Dilihat dari judulnya, yaitu ““ Akselerasi Infrastruktur Digital Nasional Menelaah Kebijakan Pemerintah Jokowidalam Membangun Koneksi Antar Wilayah“beliau mengatakan bahwa Banyuwangi menjadi contoh bagaimana daerah bisa bertransformasi dengan inovasi. “Banyak inovasi yang dihasilkan Banyuwangi. Semangat berubah itulah yang harus dimiliki daerah,” katanya. Terutama terkait digitalisasi yang terus digalakkan. Erick mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama terlibat dalam membangun kemandirian digital.”Saat ini, dunia sedang terdisrupsi. Banyak yang berubah. Tujuh dari 10 perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan berbasis teknologi,” ungkap Erick. Di tengah perubahan tersebut, lanjut Erick, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen. Namun, harus bisa membangun kemandirian digital sendiri. “Kita harus membangun ekosistem digital sendiri, road map digital sendiri. Tidak hanya sebatas menjadi konsumen,” terangnya.Untuk itu, lanjut Erick, sejumlah BUMN yang bergerak dalam teknologi digital sekarang sedang dipacu untuk mempersiapkan ekosistem dan infrastruktur digital di Indonesia. Sekaligus juga mempersiapkan talent-talent digital untuk mengisi hal tersebut.
Tantangan Yang Dihadapi
Di era pandemi Covid-19 seperti saat ini, pembangunan infrastruktur digital menjadi sebuah keniscayaan. Beberapa argumen yang mendasari bahwa pembangunan infrastruktur digital menjadi keniscayaan bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional adalah, pertama, digitalisasi menjadi ujung tombak para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kreatif terdampak Covid-19 yang dipaksa untuk adaptif dengan promosi dan penjualan berbasis digital untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Kondisi UMKM yang saat ini mengalami slowdown dan bahkan shutdown karena berkurangnya interaksi masyarakat yang berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi. Teknologi digital merupakan solusi terbaik bagi UMKM untuk bisa segera keluar dari krisis, yang pada muaranya akan memacu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana yang diketahui upaya penyelamatan dan membangkitkan UMKM menjadi penting karena hampir 99,99% entitas ekonomi Indonesia berada di sektor UMKM dan memberi andil yang sangat signifikan karena menyerap hampir 97% tenaga kerja atau kurang lebih 116 juta orang. Kedua, digitalisasi pada hakikatnya akan memberi ruang yang lebih besar bagi publik untuk terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik. Media digital akan digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi dalam perumusan kebijakan publik.
Ketiga, ketergantungan di seluruh lini kehidupan masyarakat atas kebutuhan gaya hidup digital. Menurut Global Web Index terdapat lebih dari 76% pengguna internet berusia 16-64 tahun yang menghabiskan waktunya untuk berselancar di internet. Sedangkan berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah transaksi digital selama PSBB bulan April 2020 mencapai 64,48 persen, dan volume transaksi digital juga tumbuh sebesar 37,35 persen secara years on years. Masyarakat telah beralih ke platform digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi di tengah pandemi. Kebijakan belajar online dari rumah/school from home (mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi), serta kebijakan work from home (WFH) seperti yang diterapkan di Kementerian Keuangan, yang pada awalnya dianggap tidak mungkin dilaksanakan, kini telah menjadi sebuah keniscayaan. Pertemuan yang awalnya tatap muka, pada akhirnya dapat dilakukan secara online melalui zoom meeting atau google meet yang ternyata dapat menghemat dari segi waktu dan biaya. Pandemi Covid-19 telah menyadarkan masyarakat di seluruh dunia akan arti penting pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Digitalisasi memungkinkan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya yang lebih tinggi melalui jargon “kapanpun dan dimanapun”.
Berdasarkan hasil riset Kominfo, secara agregat rata-rata kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah. Di sisi lain penestrasi seluler sudah lebih dari 80% populasi. Dari 265,4 juta penduduk, terdapat 130 juta atau 59% pengguna aktif media sosial. Beberapa pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan antara lain pemerataan dan peningkatan lapangan broadband, percepatan analog swiched off, pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk industri telekomunikasi, serta menyatukan visi pembangunan infrastruktur digital antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Prospek ke Depan
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan risiko yang dihadapi akibat Covid-19, terdapat peluang emas yang dapat digali untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur digital, pertama, digitalisasi ekonomi membuka peluang bagi pemerintah untuk menjalankan program kepatuhan wajib pajak, menurunkan shadow economy, serta mempermudah pemunggutan pajak. Perubahan cara konsumsi melalui digitalisasi perdagangan ditambah kebijakan perdagangan global berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia yang berpenggaruh terhadap capaian pendapatan negara, terutama dari perpajakan dan PNBP. Perkembangan digitalisasi ekonomi membuka peluang bagi pemerintah untuk menjalankan program kepatuhan wajib pajak, menurunkan shadow economy, serta mempermudah pemunggutan pajak. Perkembangan ekonomi digital, baik secara global maupun nasional menjadi risiko tersendiri bagi pendapatan negara. Perdagangan secara elektronik (e-commerce), serta penggunaan uang elektronik (e-cash dan koin digital seperti bit coin), dari sudut pandang perpajakan dapat dikategorikan sebagai bidang yang sulit diberikan pajak (hard to tax sectors atau shadow economy). Perubahan ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital, merupakan peluang pemberlakuan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik, yang ditujukan untuk menciptakan level playing field baik antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri. Selama ini potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital masih belum optimal, untuk itu diperlukan langkah-langkah inovatif dan strategis, seperti pembangunan sistem administrasi bagi pelaku ekonomi digital dan penguatan kerja sama pemerintah dengan penyedia platform digital untuk peningkatan pelayanan perpajakan berbasis digital yang fokus pada experience dan user friendly.
Kedua, Pemerintah melalui anggaran sektor dan dana desa dapat mendorong tumbuhnya ekonomi digital di daerah pedesaan. Penggunaan dana desa dapat berkontribusi maksimal dalam pengembangan ekosistem digital desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang kuat dan menyejahterakan rakyat, sekaligus menjadikan desa sebagai subjek pelaku ekonomi melalui penyediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta hasil bumi yang dapat dioptimalkan sebagai supply chain distribusi nasional melalui pemanfaatan infrastruktur digital. Pada tahun 2021 pemerintah yang digawangi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan prioritas kebijakan pembangunan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat antara lain melalui: (1) penyediaan BTS 4G di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di 5053 lokasi, (2) peningkatan kapasitas satelit untuk penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik, misalnya di sekolah, puskesmas, dan kantor desa, (3) Pembangunan Pusat Data Nasional dengan target 20 persen pembangunan konstruksi fisik.
Ketiga, digitalisasi sebagai upaya mewujudkan public service delivery yang lebih efektif dan efisien (transformasi digital menuju smart government), yang pada muaranya akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi mutlak harus segera diadopsi oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya percepatan digitalisasi dapat dilakukan melalui akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Langkah strategis untuk mendukung digitalisasi pemerintahan, antara lain implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pembangunan SPBE melalui sinergi antara K/L dan daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pusat data nasional dan penyediaan layanan cloud bagi seluruh K/L dan Pemda, penyediaan layanan aplikasi perizinan serta administrasi terpadu dan terintegrasi kepada seluruh K/L dan Pemda, peningkatan kompetensi dan kemampuan ASN di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan dan sertifikasi, pembangunan satu data nasional agar ada penyelarasan data seluruh K/L dan Pemda melalui big data dan aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data di seluruh Indonesia dan pengambilan real-time strategic decision, khususnya kebijakan strategis di bidang pemulihan ekonomi nasional.
Keempat, digitalisasi akan mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif. Selain menghadirkan public service delivery yang efisien dan cepat, mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, akselerasi transformasi dan pembangunan infrastruktur digital akan mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan, dan mendorong kesetaraan, misalnya membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce. Kelima, digitalisasi diperlukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih efektif. Di bidang perlindungan sosial, digitalisasi diperlukan dalam rangka digitalisasi dan perbaikan DTKS dan penyaluran bantuan sosial melalui penggunaan platform digital untuk mewujudkan pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif sesuai dengan prinsip 5T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi).
Keenam, pemerintah dapat melibatkan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan program CSR atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam penyediaan infrastruktur digital. Pembangunan infrastruktur tak pelak menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun kendala keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menemukan alternatif pembiayaan, misalnya dengan melibatkan pihak swasta dalam skema Publik Private Partnership (PPP). Sebagai contoh pada umumnya industri pertambangan migas dan perkebunan telah mengembangkan secara mandiri infrastruktur digital dan internet yang cepat dan unlimited untuk kegiatan operasionalnya, dan biasanya menjadi hak eksklusif perusahaan tersebut. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan pemilik hak eksklusif tersebut untuk dapat membagi dan memperluas jaringan internet kepada masyarakat dan desa-desa di sekitar pertambangan untuk mendukung perluasan infrastruktur digital (shared-use). Dengan menerapkan skema ini, pemerintah dapat memperoleh alternatif penyediaan infrastruktur digital tambahan di daerah yang kaya akan sumber daya namun masih tertinggal secara infrastruktur. Khusus untuk program CSR, berdasarkan data pada tahun 2019, belanja sosial perusahaan di bidang mineral dan batubara mencapai Rp3 triliun rupiah. Jumlah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur digital di daerah pertambangan untuk memberikan daya ungkit sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dari sudut pandang perusahaan, program ini akan dapat memperkuat brand perusahaan, meningkatkan citra korporasi, dan memberi nilai lebih dibanding para kompetitor lainnya.
Teknologi Metaverse Simak 5 manfaat teknologi metaverse bagi kehidupan sehari-hari Metaverse merupakan penggabungan antara aspek sosial media dan game online. 5 Manfaat Teknologi Metaverse Bagi Kehidupan Sehari-hari Pengguna dapat menggunakan perangkat yang berbasis Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara virtual. Beberapa negara sudah mulai merancang membuat kota di Metaverse, salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan akan menjadi negara pertama yang mendirikan kota di Metaverse. Teknologi Metaverse yang banyak orang bicarakan setelah CEO Facebook, Mark Zuckerberg menyinggung tentang dunia virtual yang akan dia ciptakan beserta perusahaannya. Proyek ambisius ini tercanangkan saat perubahan nama Facebook menjadi Meta. Teknologi Metaverse sendiri memiliki keunggulan. Berikut beberapa manfaat dari teknologi Metaverse. 1. Pengguna dapat bersosialisasi secara bebas dan tak terbatas Dunia Metaverse memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Maka dari itu, kita bisa bersosialisasi dengan pengguna lainnya secara virtual.
Dapat meningkatkan perekonomian di dalam Metaverse, kita bisa membeli tanah, rumah, bahkan bisa belanja barang yang kamu inginkan. Berbeda dengan belanja online pada umumnya, kamu bisa melihat barang secara langsung seperti di dunia nyata.
